Polemik Vaksin Covid-19 AstraZeneca, Apa yang Sebenarnya Terjadi?


Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin Covid-19 AstraZeneca haram. MUI beralasan vaksin Astrazeneca menggunakan bahan dari babi (enzim tripsin) dalam proses pembuatannya.

“Pada tahap penyiapan sel inang terdapat penggunaan bahan dari babi berupa tripsin yang berasal dari pankreas babi. Bahan ini digunakan untuk memisahkan sel inang dari microcarrier-nya,” keterangan resmi LPPOM MUI.

Fatwa tersebut bertentangan dengan keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bahwa enzim tersebut sudah rusak sehingga tidak ada lagi dalam proses pembuatan vaksin.

Vaksin AstraZeneca tiba dari Inggris pada 8 Maret sebanyak 1,113 juta dosis. Sebenarnya Penny Kusumastuti Lukito, Ketua BPOM, telah menandatangani izin penggunaan darurat AstraZeneca sejak 22 februari, ia baru mengumumkannya sehari setelah vaksinnya tiba.

“Saya tahu proses teknologinya. Ada tahap di mana enzim tidak lagi ada. BPOM menganggap produk akhir bebas dari bahan babi. Tetapi kita tidak boleh berasumsi tentang MUI. Semua institusi memiliki kewenangan dan tanggung jawabnya sendiri,” kata Penny saat diwawancarai Tempo (19/03).

Polemik vaksin AstraZeneca sebenarnya terjadi bukan hanya di Indonesia, juga terjadi di beberapa negara Uni Eropa (UE). Berdasarkan keterangan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, beberapa negara di Uni Eropa telah menghentikan sementara penggunaan vaksin AstraZeneca COVID-19 sebagai tindakan pencegahan berdasarkan laporan kelainan pembekuan darah yang jarang terjadi pada orang yang telah menerima vaksin.

Vaksinasi Covid-19 tentunya bukan tanpa resiko. Vaksinasi COVID-19 tidak akan mengurangi penyakit atau kematian akibat penyebab lain. WHO memutuskan bahwa manfaat vaksin AstraZeneca lebih besar daripada risikonya dan merekomendasikan agar vaksinasi dilanjutkan.

Keputusan MUI bahwa AstraZeneca haram sebenarnya tidak baku, boleh digunakan jika dalam keadaan darurat. Seperti diketahui bahwa persediaan vaksin Sinovac tidak mencukupi untuk disalurkan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Vaksin Sinovac yang sudah jadi kan tiga juta. Terus kita tahu ada Sinovac dalam bentuk bulk sebanyak 35 juta dosis. Jadi kurang lebih totalnya itu bisa untuk sekitar 33 juta dosis,” kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmizi.

“Minimal kita butuh vaksinasi itu adalah 70 juta dosis. Masih perlu datangkan vaksin lainnya pada Maret ini. Masih akan ada 20 juta dan ada vaksin dari AstraZeneca,” katanya.

Berbeda dengan fatwa MUI pusat, MUI Jawa Timur menyatakan AstraZeneca hukumnya halal. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, Hasan Mutawakkil Alallah, menyebut bahwa vaksin Covid-19 AstraZeneca halal digunakan. Hasan mengatakan, pada hari ini MUI berencana untuk menerbitkan fatwa penggunaan vaksin AstraZeneca.

Fatwa MUI pusat yang mengharamkan vaksin dari Inggris mendapat bantahan. Pihak AstraZeneca membantah vaksin Corona mereka mengandung babi. Disusul pernyataan vaksin yang sudah digunakan di sejumlah negara muslim seperti Arab Saudi hingga Kuwait.

Direktur AstraZeneca Indonesia Rizman Abudaeri mengatakan dalam sebuah pernyataan: “Pada semua tahap proses produksi, vaksin vektor virus ini tidak menggunakan atau bersentuhan dengan produk turunan babi atau produk hewani lainnya.”

Walaupun mendapat pertentangan, keputusan MUI tentunya tidak sembarangan alias berdasarkan kajian ilmiah. LPPOM MUI telah memberikan bukti bahwa vaksin AstraZeneca memanfaatkan tripsin dari babi. Titik pijak MUI menghukum haram vaksin Covid-19 produksi AstraZeneca memang terletak pada tripsin yang berasal dari pankreas babi

Dikutip dari web resmi MUI, LPPOM MUI membuktikan bahwa vaksin Covid-19 produksi AstraZeneca dalam proses produksinya menggunakan tripsin. Kajian ilmiah itulah yang akhirnya membuat sidang Komisi Fatwa menentukan bahwa vaksin tersebut haram, namun tetap boleh digunakan karena keadaannya darurat.

Pihak Astra Zeneca sempat mengatakan bahwa proses tersebut tidak ada kandungan babi. LPPOM MUI melalui kajian ilmiah menemukan bahwa itu ada. Direktur LPPOM MUI Muti Arintawari memaparkan, MUI melakukan dua langkah kajian yaitu kajian dossier dan kajian publikasi ilmiah.

Dalam hal ini, pihak pemerintah, MUI, dan AstraZeneca harus duduk bersama menyelesaikan polemik agar masyarakat Indonesia tidak menjadi korban. Teruntuk masyarakat, jangan terpancing dengan opini publik yang menggiring masalah ini ke arah yang semakin liar.

Sekoci Hoaxes. Filter Ekosistem Informasi!

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
Angry Angry
0
Angry
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
1
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win

0 Comments

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kategori: Indonesia

ARTIKEL TERBARU

Polemik Vaksin Covid-19 AstraZeneca, Apa yang Sebenarnya Terjadi?