Sejarah Pelat Nomor Kendaraan, Kenapa Tidak Ada Kode “C”?


Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau sering juga disebut pelat nomor atau nopol (nomor Polisi) adalah tanda nomor kendaraan bermotor di Indonesia yang telah didaftarkan pada Kantor Bersama Samsat. Nomor polisi diberikan sesuai dengan urutan pendaftaran kendaraan bermotor. Nomor urut tersebut terdiri dari 1-4 angka, dan ditempatkan setelah Kode Wilayah Pendaftaran.

Kewajiban menggunakan plat nomor kendaraan di Indonesia ternyata sudah berlaku sejak era Kolonial Belanda. Kode Wilayah Pendaftaran sudah diatur sejak sebelum Kemerdekaan Indonesia. Setiap kota memiliki kode dengan huruf A-Z.

Misalnya Jakarta dan sekitarnya menggunakan kode “B”. Penggunaan huruf B pada plakat tersebut dipakai lantaran saat itu Jakarta masih bernama Batavia. Tiap pelat nomor pasti punya kodenya sendiri. lantas mengapa tidak ada kode “C”?

Ejaan Van Ophuijsen

Kode wilayah kendaraan era Belanda

Dikarenakan berasal dari era Kolonial Belanda, kode TNKB menggunakan Ejaan Van Ophuijsen atau Ejaan Lama. Ejaan ini adalah jenis ejaan yang pernah digunakan untuk bahasa Indonesia. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata bahasa Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda.

Ejaan Van Ophuijsen diberlakukan pada tahun 1901, pertama kali oleh Prof. Charles van Ophuijsen dibantu oleh Nawawi Soetan Makmoer dan Moh. Taib Sultan Ibrahim. Hasil pembakuan mereka yang dikenal dengan ejaan Van Ophuijsen ditulis dalam sebuah buku berjudul Kitab Logat Melajoe. Dalam kitab itu dimuat sistem ejaan Latin untuk bahasa Melayu di Indonesia.

Dalam Ejaan Van Ophuijsen, huruf C ditulis TJ. Semisal Cilacap menjadi Tjilatjap. Selain kode C, kode U juga tidak ada dalam kode kendaraan. Hal yang sama berlaku, huruf U ditulis OE. Semisal “boelanan”, “rindoe”, dan “Soeharto”.

Iklan jadul Soesoe Tjap Nonna

Ejaan Soewandi

Pada tahun 1947, Ejaan Republik atau Ejaan Soewandi mulai diberlakukan dalam Bahasa Indonesia. Ejaan ini biasa dikenal sebagai ejaan Soewandi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu, yang mengumumkan berlakunya ejaan tersebut. Ejaan ini menggantikan ejaan warisan masa kolonial yang sebelumnya digunakan, yaitu Ejaan Van Ophuijsen, yang mulai berlaku sejak tahun 1901.

Ejaan ini muncul karena dilatarbelakangi adanya keinginan para cendekiawan dan budayawan Indonesia yang hadir dalam Kongres Bahasa Indonesia I, untuk melepaskan pengaruh kolonial Belanda terhadap bahasa Indonesia. Disebut Ejaan Republik karena ejaan tersebut lahir setelah kemerdekaan Republik Indonesia.

Ejaan Baru

Ejaan Baru atau Ejaan LBK (Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, pendahulu Pusat Bahasa) adalah ejaan bahasa Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 1967. Ejaan ini adalah kelanjutan dari Ejaan Melindo. Anggota pelaksananya pun, selain dari panitia LBK, juga beranggotakan panitia dari Malaysia. Ejaan ini tidak memiliki banyak perbedaan dengan EYD kecuali pada perincian-perincian kaidah saja.

Gabungan panitia yang diketuai oleh Anton M. Moeliono saat itu berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian diberi nama Ejaan Baru. Ejaan ini diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Sarino Mangunpranoto pada 19 September 1967

Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

Ejaan Soewandi berlaku sampai tahun 1972 lalu digantikan oleh Ejaan Yang Disempurnakan pada masa menteri Mashuri Saleh. Pada masa jabatannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pada 23 Mei 1972 Mashuri mengesahkan penggunaan Ejaan Yang Disempurnakan dalam bahasa Indonesia yang menggantikan Ejaan Soewandi.

EYD dimulai pada 23 Mei 1972 berdasarkan kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Menteri Pelajaran Malaysia Tun Hussein Onn dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Mashuri.

Perubahan yang terdapat pada Ejaan Baru atau Ejaan LBK (1967), antara lain:

  • “tj” menjadi “c”: tjutji → cuci
  • “dj” menjadi “j”: djarak → jarak
  • “j” menjadi “y”: sajang → sayang
  • “nj” menjadi “ny”: njamuk → nyamuk
  • “sj” menjadi “sy”: sjarat → syarat
  • “ch” menjadi “kh”: achir → akhir

Ejaan Bahasa Indonesia

Ejaan Bahasa Indonesia (disingkat EBI) adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan ini menggantikan Ejaan yang Disempurnakan.

Tidak banyak perbedaan Ejaan Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang Disempurnakan. EBI hanya menambahkan aturan untuk huruf vokal diftong dan penggunaan huruf tebal. Pada EYD, huruf diftong hanya tiga yaitu ai, au, oi, sedangkan pada EBI, huruf diftong ditambah satu yaitu ei (misalnya pada kata geiser dan survei).

Untuk penggunaan huruf tebal, dalam EYD, fungsi huruf tebal ada tiga, yaitu menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya, mengkhususkan huruf, serta menulis lema atau sublema dalam kamus. Dalam EBI, fungsi ketiga dihapus.

Kesimpulan

Kode Wilayah Kendaraan berasal dari warisan era Kolonial Belanda. Saat itu masih menggunakan Ejaan Lama atau Ejaan Van Ophuijsen (1901), “C” menjadi “TJ”. Walaupun ejaan untuk Bahasa Indonesia telah disempurnakan, tetapi Kode Wilayah pelat nomor tidak berubah.

Sekoci Hoaxes. Filter Ekosistem Informasi!

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
Angry Angry
0
Angry
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
1
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
1
omg
win win
1
win

0 Comments

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ARTIKEL MENARIK LAINNYA

Kategori: Informasi

ARTIKEL TERBARU

Sejarah Pelat Nomor Kendaraan, Kenapa Tidak Ada Kode "C"?