19 October 2017

PMI Membantah Pihaknya Yang Menangani Choirul Huda



Akhir pekan lalu sepakbola Indonesia berduka atas meninggalnya kiper senior Persela Lamongan. Choirul Huda mengalami benturan dengan rekan setimnya sendiri dalam laga melawan Semen Padang, yang menyebabkan ia diperkirakan mengalami trauma dada, kepala, dan leher. Pihak dokter yang menangani menyebut benturan Huda dengan pemain lain penyebab henti napas dan henti jantung.

Terkait insiden tersebut, pertolongan pertama yang dilakukan tim medis terhadap Choirul Huda di atas lapangan menjadi sorotan publik karena dianggap tidak tepat sehingga menyebabkan kiper veteran Persela Lamongan itu meninggal dunia.

Masyarakat melampiaskan kekecewaannnya kepada Palang Merah Indonesia (PMI) yang tidak profesional dalam menangani pertolongan pertama kepada Choirul Huda. PMI menjadi pelampiasan amarah cukup berasalan karena petugas medis di lapangan menggunakan atribut khas PMI - menggunakan kemeja putih dengan logo "Palang Merah" di bagian belakang dan dada kiri.



Dalam kasus ini Palang Merah Indonesia mengeluarkan klarifikasi bahwa PMI Kabupaten Lamongan tidak bertugas sebagai tim medis dalam liga tersebut, sebagaimana disangkakan oleh netizen. Selain itu PMI Kabupaten Lamongan sedang berupaya melakukan advokasi agar tidak ada lagi penyalahgunaan lambang oleh masyarakat maupun instansi.


Meskipun sudah memberikan klarifikasi  berupa siaran pers dan surat resmi, tetap saja akibat penggunaan logo Palang Merah yang dianggap tidak tepat oleh tim medis pada pertandingan tersebut. PMI akhirnya ikut tersandung dalam masalah ini.

Penggunaan logo Palang Merah yang "seenaknya" sangat berdampak pada organisasi PMI. Bagaimana tidak? fenomena yang terjadi akhir pekan lalu itu ikut menyeret PMI dalam pusaran kejadian meninggalnya Huda.

Tim medis yang bertugas di lapangan saat pertandingan Persela Lamongan melawan tamunya Semen Padang diketahui berasal dari petugas medis UGD RSUD dr Soegiri, Lamongan. Sudah lama banyak pihak dengan laluasa menggunakan logo Palang Merah dengan pelbagai tujuan, kepentingan pribadi, kelompok, bahkan urusan bisnis.


Sebagai negara yang ikut serta meratifikasi konvensi di Jenewa tahun 1949 melalui Undang-Undang no 59 tahun 1958, Undang-Undang kepalangmerahan adalah kewajiban dan keharusan negara, sebagai konsekuensi logis pihak konvensi Jeneva tahun 1949.

Penggunaan logo Palang Merah oleh pihak lain sangat disayangkan oleh organisasi PMI. "Yang disayangkan oleh PMI adalah penggunaan logo yang kurang tepat sehingga merugikan PMI," kata Humas UTD PMI Pusat, Satria Loka Wijaya, kepada Sekoci (19/10/2017).

"Sesuai konvensi Jeneva, hanya PMI dan dinas medis TNI yang diperbolehkan menggunakan logo Palang Merah (di Indonesia). Namun sangat disayangkan kini banyak pihak leluasa menggunakan logo tersebut. Hal itu terjadi karena belum ada payung hukum terkait penggunaan lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah di Indonesia," tambah Satria. "Dari sekitar 190 negara yang menandatangani dan meratafikasi Konvensi Jeneva, ada dua negara yang belum memiliki UU kepalangmerahan, Indonesia salah satunya."

Berikut video detik-detik insiden tabrakan kiper Persela Lamongan Choirul Huda


Salam Icokes. Sekoci Hoaxes!


Emoticon Emoticon