19 October 2017

Mengapa Donor Darah Gratis Akan Tetapi Penerimanya Harus Bayar?



Mengapa donor darah gratis sedangkan penerimanya harus bayar? Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang paling sering muncul hingga menjadi perdebatan di kalangan masyarakat awam terkait donor darah. Jika kita melihat dengan logika sederhana, memang seolah tampak seperti komersialisasi darah. Tetapi jika kita memahami proses yang sesungguhnya mengenal alur dari mulai pendonor hingga darah siap ditransfusikan, maka akan terjawab pertanyaan yang selama ini membingungkan masyarakat.

Masalah mahalnya harga sekitar Rp 360.000 per kantong darah yang harus dibayar, berikut penjelasan lengkapnya mengenai proses pengelolaan darah hingga muncul service cost.

Yang dimaksud dengan pengelolaan darah adalah tahapan kegiatan untuk mendapatkan darah sampai dengan kondisi siap pakai, yang mencakup antara lain, rekruitmen donor, pengambilan darah donor, pemeriksaan uji saring, pemisahan darah menjadi komponen darah, pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan kococokan darah donor dengan pasien, penyimpanan darah di suhu tertentu dan lain-lain.

Pengelolaan darah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sebut saja, mulai dari proses awal seperti ketersediaan formulir calon donor, kapas, dan alat untuk mengecek Hb donor, jarum, selang dan kantong yang digunakan untuk proses donor dan menyimpan darah, tentu harus dibeli dan harganya tidak murah.

Belum lagi berbagai komponen yang diperlukan untuk memeriksa darah di laboratorium, menyimpan darah di tempat khusus dengan suhu dan kondisi lain yang terjadi, hingga proses pengecekan kecocokan darah yang tersedia dengan donor darah sampai dengan proses transfusi, juga membutuhkan biaya. Termasuk tentunya, bagaimana prosedur pemusnahan darah yang tidak layak digunakan, juga membutuhkan biaya operasional.

Biaya ini berasal dari subsidi pemerintah maupun subsidi PMI. Sisanya? Dibebankan kepada pasien. Sisa beban biaya yang tidak tersubsidi ini dinamakan Biaya Penggantian Pengelolaan Darah (BPPD) atau service cost. Jadi, bukan menjual darah melainkan menggantikan biaya pengolahan darah agar aman untuk ditransfusikan kepada pasien. Adapun komponen darahnya sendiri tidak dikenakan biaya.

Peranan ketersediaan prasarana di atas sangat menentukan berjalannya proses pengolahan darah. Untuk itu pengadaan dana menjadi penting dalam rangka menjamin ketersediaan prasarana tersebut, PMI menetapkan perlunya biaya pengolahan darah (service cost).


Dr. Farid selaku Ketua Pengurus Pusat PMI Bidang Kesehatan, Bantuan Sosial, Donor Darah dan Rumah Sakit PMI menegaskan, “Semua darah dari PMI itu gratis gak harus bayar! Tapi, memang ada biaya yang harus di keluarkan, tapi untuk BPD atau biaya pemprosesan dari darah itu sendiri karena tak bisa langsung disalurkan dari pendonor ke penerima, bukan buat bayar darahnya.”

Proses pengambilan darah dari pendonor memang tidak bisa langsung diberikan kepada penerima, ada tahapan yang harus dilakukan selama enam jam sebelum darah bisa diberikan kepada penerima, harus melalui tahap uji kelayakan bebas dari penyakit seperti HIV, Malaria, dan Hepatitis. Juga dilihat kualitas darah yang bisa diberikan kepada penerima. Harga kantong darah yang masih impor pun menjadi salah satu faktor kenapa harga sekantong darah begitu mahal.

Yang harus diluruskan di sini adalah, setiap biaya yang dikeluarkan ketika membutuhkan darah adalah untuk biaya BPD, bukannya harga si darah itu sendiri. Service cost tetap harus dibayar walaupun pemohon darah membawa sendiri donor darahnya. Mengapa demikian? Karena bagaimanapun darah tersebut untuk dapat sampai kepada orang sakit yang membutuhkan darah tetap memerlukan prosedur seperti dijelaskan di atas.

Demikian pula Service Cost tetap ditarik walaupun PMI telah menerima sumbangan dari masyarakat, karena hasil sumbangan masyarakat tersebut masih jauh dari mencukupi kebutuhan operasional Unit Tranfusi Darah (UTD) PMI.

Pelayanan darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. Peraturan Pemerintah N0. 7/ 2011 tentang Pelayanan Darah menyebutkan penyelenggaraan donor darah dan pengolahan darah dilakukan oleh Unit Donor Darah (UDD) yang diselenggarakan oleh organisasi sosial dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang Kepalangmerahan atau dalam hal ini Palang Merah Indonesia (PMI).

Selain itu, berdasarkan Permenkes No 92 tahun 2015 tentang standar pelayanan transfusi darah, PMI wajib menjaga kualitas dan keamanan darah. Oleh karena itu PMI membebankan biaya penggantian pengelolaan darah kepada penerima darah sebesar Rp 360.000, besaran tersebut sesuai dengan standarisasi penghitungan service cost Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Meskipun demikian bagi pasien yang tidak mampu, dapat mengajukan surat keterangan tidak mampu, nantinya pembayaran service cost akan dibebankan kepada pemerintah daerah. Akan tetapi setiap daerah memiliki persyaratan yang berbeda, bahkan ada sejumlah daerah yang mengratiskan pasien saat membutuhkan darah.

"Harga yang ditetapkan oleh PMI berdasarkan hasil evaluasi dan perhitungan WHO," jelas Humas Unit Transfusi Darah PMI Pusat, Satria Loka Wijaya, kepada Sekoci (19/10/2017). "Harga perkantong darah Rp 360.000, ada daerah yang mematok harga lebih murah karena mendapat subsidi dari Pemda, ada juga yang menggratiskan, seperti Tangerang Selatan, syaratnya harus memiliki KTP Tangsel."

"Pada dasarnya PMI tidak pernah melakukan praktek jual-beli darah seperti yang disangka oleh masyarakat selama ini. Hanya saja untuk mengelola satu kantong darah yang berkualitas dan aman, PMI membutuhkan proses yang tidak murah." Satria menegaskan.

PMI terus mengkampanyekan donor darah sebagai bagian dari gaya hidup (lifestyle). Setiap tahunnya, PMI menargetkan hingga 4,5 juta kantong darah sesuai dengan kebutuhan darah Nasional, disesuaikan dengan standar Lembaga Kesehatan Internasional (WHO) yaitu 2% dari jumlah penduduk untuk setiap harinya.

Salam Icokes. Sekoci Hoaxes!


Emoticon Emoticon