07 September 2016

PT Swissindo Tidak Terdaftar di OJK dan SBI Yang Mereka Miliki Dinyatakan Palsu


WASPADA PENIPUAN!

Sebuah lembaga internasional yang berkedudukan di Cirebon, Jawa Barat, Swissindo World Trust International Orbit, mengklaim memiliki program pembebasan utang rakyat Indonesia hingga Rp 2 miliar.

Menurut Chairman Swissindo World Trust International Orbit Ir. Soegiharto Notonegoro ST M1 atau akrab dipanggil Mr. Sino AS, Swissindo merupakan lembaga yang didirikan oleh 25 negara di dunia. Swissindo terbentuk sejak 1887, kala Indonesia masih dikuasai beberapa kerajaan. Tujuan utamanya adalah menciptakan kondisi dunia yang aman, nyaman, dan sejahtera. Salah satunya lewat pembebasan utang setiap rakyat Indonesia, bahkan warga dunia.
Menurut Sino AS, untuk bisa melepaskan utangnya, setiap orang disyaratkan memiliki sertifikat yang dikeluarkan Swissindo. Bahkan, dalam salah satu sertifikat yang ditunjukkannya kepada Koran Sindo, tertera pernyataan pembebasan utang untuk setiap warga negara, termasuk anggota TNI dan Polri yang distempel lembaga internasional tersebut.

“Sertifikasinya gampang kok, tinggal lihat website/Facebook kami, download dan dikopi saja. Intinya, yang bersangkutan cukup menyerahkan KTP sebagai identitas diri dan menyerahkan sertifikasi tersebut ke pada pihak pemilik piutang, yaitu bank, leasing , dan sebagainya,” ucapnya. Dia menambahkan, Swissindo dalam hal ini membatasi jumlah utang pribadi maksimal Rp 2 miliar. Dengan kata lain, mereka yang memiliki utang di bawah Rp 2 miliar, otomatis tak lagi memiliki utang dengan menyerahkan sertifikasi kepada bank yang diutangi.

“Syarat lainnya adalah yang bisa bebas dari utang mereka yang memiliki utang sebelum 4 Februari 2016. Di luar itu atau setelah 4 Februari hingga kini, utangnya tak bisa dibebaskan,” ujar Sino AS. Sino AS menyebut hingga kini baru enam bank nasional yang bisa menjadi rujukan sertifikasi tersebut, yakni BCA, BRI, BNI, Bank Mandiri, Lippo Bank, dan Bank Danamon. Untuk itu, dia bahkan telah bersepakat dengan Bank Indonesia (BI). Demikian yang kami kutip dari Koran Sindo (19/05/2016)."


Benarkah demikian?

Team Sekoci mencoba mempelajari beberapa fakta tentang Swissindo melalui berita-berita yang beredar di media sosial, cetak dan elektronik, sebagai berikut:


Siapakah Ir. Soegiharto Notonegoro alias Sino?  

Silahkan baca artikel mengenai beliau.  Kepada polisi, Sino mengaku sebagai Presiden Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia juga mengaku mendapat mandat dari Presiden pertama RI, Bapak Ir. Soekarno untuk menjadi pimpinan SWISSINDO World Trust International Orbit. Sebagai informasi, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak dipimpin oleh seorang presiden melainkan dipimpin oleh Sekretaris Jendral dan nama Ir. Soegiharto Notonegoro belum pernah terdaftar sebagai pejabat di PBB.




To Good To Be True, terlalu mudah untuk menjadi kenyataan 

Kalau kita mau lebih jeli, cobalah perhatikan daftar nama enam bank yang disebutkan menerima rujukan sertifikasi tersebut ada nama Lippo Bank, padahal Lippo Bank telah dimerger dengan Bank Niaga dan resmi berganti nama menjadi PT Bank CIMB Niaga Tbk pada tanggal 03 November 2008.


Namun di beberapa sertifikat terakhir yang diterbitkan oleh Swissindo mulai ditambahkan kata (CIMB-NIAGA) setelah nama Lippo Bank.


OJK imbau masyarakat untuk waspada

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penawaran dari perusahaan atau lembaga yang menjanjikan pelunasan kredit dan ajakan tidak membayar utang ke bank, perusahaan pembiayaan maupun lembaga jasa keuangan lainnya.
Penawaran dan ajakan itu belakangan muncul di beberapa daerah dengan mengatasnamakan PT Swissindo World Trust International Orbit di Cirebon dan Koperasi Pandawa Mandiri Grup di Yogyakarta.

Otoritas dan Jasa Keuangan Cirebon juga telah memastikan bahwa sertifikat pembebas utang yang dikeluarkan PT Swissindo merupakan surat berharga palsu.






OJK juga meminta masyarakat di Sulawesi, Maluku dan Papua untuk waspada

Otoritas dan Jasa Keuangan meminta masyarakat, khususnya yang berada di Sulawesi, Maluku, Papua (Sulampua), mewaspadi PT Swissindo World Trust International Orbit yang menjanjikan pelunasan utang rakyat kepada perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Swissindo yang awalnya muncul di Cirebon, kini sudah berada di Sulawesi Selatan.

Modus penawaran pelunasan kredit dilakukan dengan memberikan janji pelunasan kredit/pembebasan utang rakyat dengan sasaran para debitur macet pada bank-bank, perusahaan-perusahaan pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya, yakni dengan cara menerbitkan surat jaminan/pernyataan pembebasan utang yang dikeluarkan dan mengatasnamakan Presiden dan Negara Republik Indonesia maupun lembaga internasional dari negara lain.  Para pelaku mencari korban yang terlibat kredit macet dan menjanjikan akan menyelesaikan utangnya dengan jaminan surat berharga negara, selanjutnya meminta korban membayar uang pendaftaran untuk menjadi anggota kelompok/badan hukum tertentu. Swissindo juga akan meminta korban tersebut untuk mencari debitur bermasalah lain untuk diajak bergabung.



Polda Sulawesi serius mengungkap praktek PT Swissindo

Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan serius mengungkap praktek PT Swissindo World Trust International Orbit yang menjanjikan pelunasan utang rakyat dan ajakan untuk tidak membayar utang kepada perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.
Kadiv Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Frans Barung Mangera di Makassar, Rabu, mengatakan sudah menghubungi Kadiv Humas Polda Jawa Barat untuk pengecekan lokasi atau kantor dari PT Swissino karena awal bergeraknya memang di Cirebon pada 2015.

"Menyikapi dinamika yang telah disampaikan OJK dan BI serta bank terhadap adanya klaim dari PT Swissindo jika telah menanamkan uangnya, maka kami akan berupaya keras untuk mengungkapnya," kata dia.

Ia menjelaskan, PT Swissindo itu serupa dengan Yayasan Muslimin Indonesia (Yamisa) yang sebelumnya telah mengklaim jika memiliki harta peninggalan Presiden Indonesia pertama, Soekarno di Swiss.

Pihak kepolisian, kata dia, juga telah mendatangi sebanyak tiga kali kantor yang disebutkan sebagai alamat resmi PT Swissindo meski pada akhirnya ternyata tidak ditemukan.

Menurut dia, sekarang ini pihak yang bersangkutan memilih untuk mengubah konsep dengan memanfaatkan sosial media seperti FB termasuk website. Mereka juga kini bekerja dengan cara berpindah-pindah.

"Kita juga sudah konfirmasi Mabes Polri karena lokasinya berpindah-pindah. PT Swissindo ini salah satu caranya yakni mempengaruhi debitur untuk menebus surat yang mereka keluarkan. Jika ini terjadi maka laporkan segera ke polsek terdekat," katanya.


Perwakilan BI Cirebon menegaskan SBI milik PT Swissindo adalah palsu



Sehubungan dengan klaim PT Swissindo yang menyatakan bahwa mereka mempunyai surat berharga, termasuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Cirebon menggelar konferensi pers dan menegaskan bahwa SBI yang diklaim adalah palsu.
Kepala KPw BI Cirebon M Abdul Majid Ikram mengimbau agar masyarakat waspada dan berhati-hati terhadap penawaran dan atau ajakan dari pihak terkait manapun. Ternyata penipuan model ini bukan hanya marak di wilayah Cirebon saja, melainkan juga terjadi di kota besar lain, seperti Makassar dan Jogjakarta. Masyarakat juga harus tahu kalau SBI tidak berbentuk fisik (paperless), tetapi tersimpan dalam sistem.

“Kerugian BI tentu saja nama baik, karena tindakan ini tidak dibenarkan dan merugikan,” ujarnya pada Radar Cirebon, Kamis (1/9).

BI mulai mengendus modus penipuan ini kurang lebih 1-2 bulan lalu. Sebagai informasi sebelumnya OJK juga pernah melakukan konferensi pers bersama perbankan dan BPR. Pihaknya juga tidak dapat mendeteksi aksi oknum tersebut jika tidak ada laporan dari masyarakat. Saat ini, lanjut Majid, BI bergabung bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), satuan kerja pemda, perbankan dan kepolisian dalam Satgas Waspada Investasi. Upaya lain juga tetap menginformasikan bahwa tindakan tersebut tidak benar dan merupakan penipuan dengan menggunakan nama BI untuk kepentingan serta keuntungan pribadi.

“BI tidak bertangung jawab terhadap pihak yang dirugikan berkaitan dengan hal-hal yang terjadi,” tegasnya.

Sertifikat Bank Indonesia tidak lagi dalam bentuk warkat berlaku sejak tahun 2009.  Jadi, jika ada SBI yang beredar dalam bentuk warkat setelah tahun tersebut dan digunakan oleh pihak-pihak tertentu maka dipastikan SBI itu adalah palsu. Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi Bank Indonesia, Bagian PVAd - DPM, telepon (021) 381-7593.



Silahkan dibaca dan dicermati isi link yang kami sertakan di atas.

Semoga artikel ini bermanfaat.  Waspadalah dengan segala sesuatu yang tampak mudah.



Salam Icokes, Indonesian Hoax Buster!


Emoticon Emoticon